Connect with us

Wisata

Berapa Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa per Bulan ?

Published

on

Berapa Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa per Bulan ?

Batulanteh.com – Apa saja yang didapatkan jika menjadi kepala desa selain digaji menurut aturan? Sekarang banyak sekali orang berbondong-bondong ikut pemilihan kepala desa dengan harapan bisa menjadi kepala desa atau setidaknya perangkat desa. Katanya gajinya lumayan. Berapa sih memangnya gaji kepala desa? Saya melihat besaran tiap daerah berbeda-beda.
Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[1]

Hak-hak Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak:[2]

a.    mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b.    mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c.    menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d.    mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e.    memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Penghasilan Kepala Desa
 Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.[3] Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”) Kabupaten/Kota.[4]

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APB Desa”) dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dan penerimaan lain yang sah.[5]

Selain penghasilan tetap sebagaimana, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.[6] Penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Jadi kepala desa dan perangkat desa mendapatkan:

a.  Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota;

b.   Tunjangan yang berasal dari APB Desa;

c.   Jaminan kesehatan;

d.    Penerimaan lainnya yang sah.

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, serta penerimaan lainnya yang sah kepala desa diatur dalam PP 43/2014 sebagaimana diubah dengan PP 47/2015.[8]

Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (“ADD”).[9]

ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.[10]

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:[11]

a.    ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500 juta digunakan paling banyak 60%;

b.    ADD yang berjumlah lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta digunakan antara Rp300 juta sampai dengan paling banyak 50%;

c.    ADD yang berjumlah lebih dari Rp700 juta sampai dengan Rp900 juta digunakan antara Rp350 juta sampai dengan paling banyak 40%; dan

d.    ADD yang berjumlah lebih dari Rp900 juta digunakan antara Rp360 juta sampai dengan paling banyak 30%.

Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.[12]

Menjawab pertanyaan Anda, Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:[13]

a.    kepala Desa;

b.    sekretaris Desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan

c.    perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.[14]

Jadi, benar seperti yang Anda katakan bahwa besaran gaji atau penghasilan tetap seorang kepala desa berbeda-beda. Hal ini karena besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa ditentukan berdasarkan ADD desa tersebut dan ditentukan oleh bupati/walikota dalam bentuk peraturan bupati/walikota. Untuk mengetahui besarannya, Anda bisa melihat peraturan bupati/walikota setempat.
Sebagai contoh di Kabupaten Banjarnegara. Aturan mengenai besaran gaji kepala desa dan perangkat desa tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (“Perbup Banjarnegara 2/2015”).

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:[15]

a.    Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp3 juta per bulan;

b.    Sekretaris Desa Non PNS diberikan paling banyak sebesar Rp2,1 juta per bulan; dan

c.    Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1,5 juta per bulan.(is)

Sumber : Hukumonline.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACA JUGA