SHARE
di sumbawa

Batulanteh.com-Evaluasi pendamping desa dinilai perlu dilakukan, menyusul banyaknya ketidaksesuaian dibalik keberadaan mereka sebagai fasilitator desa. Fungsi keberadaan pendamping desa menjadi poin utama yang dianggap perlu mendapat evaluasi, agar fokus peningkatan desa dapat terjaga.

Tidak jelasnya kategori perekrutan pendamping desa seringkali menimbulkan kendala dalam pelaksaannya di lapangan. Bahkan, tidak jarang, hal tersebut menyebabkan fungsi dan peranan pendamping desa menjadi abu-abu.

”Banyak kasus yang saya dengar, kalau pendamping desa itu banyak yang gagap. Tidak bisa apa-apa ketika di lapangan, itu dikarenakan sistem perekrutan yang tidak sesuai sejak awal,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Pitaloka, Jumat 3 Maret 2017.

Hal tersebut terungkap, ketika masyarakat dari berbagai wilayah mengadukan persoalan yang sama. Ketidakjelasan sistem perekrutan berdampak pada penyediaan pendamping desa yang seadanya di lapangan. Bahkan, keberadaan mereka sebagai pendamping pun seringkali tidak dapat mengimbangi atau menambal kebutuhan pemerintah desa.

Diah juga mencontohkan hal paling sederhana terkait persoalan pendamping desa, yakni sulitnya menghubungi atau menemukan keberadaan mereka ketika dibutuhkan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur, bahwa pendampingan merupakan upaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

”Maka dari itu, harus ada pengawasan apakah seluruh fungsi mereka sudah sesuai. Apakah peran mereka untuk membantu, memberdayakan, dan memberi pendampingan sudah berjalan,” katanya.

Ia pun menolak alasan-alasan klise terkait perekrutan atau pengadaan pendamping desa yang terkesan ala kadarnya. Pasalnya, setiap daerah harusnya dapat memanfaatkan sistem perekrutan dengan lebih baik, termasuk pengoptimalan syarat pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Selain merencanakan untuk melakukan evaluasi pendamping desa, Diah pun mengaku terus mereview pelaksanaan UU Desa yang menaunginya secara keseluruhan. Pemantauan terhadap peraturan dan pelaksanaan UU Desa terus dilaksanakan, untuk mengetahui letak kelemahan peraturan tersebut.

Pasalnya, secara menyeluruh, UU tersebut merupakan aturan yang membuka kreativitas. Tidak menutup kemungkinan terdapat titik lemah dalam peraturan, termasuk pada sistem pengawasannya.
”Untuk mengantisipasinya, perlu diperkuat koordinasi antara pemkab, pemdes, sampai ke pusat. Supaya ada kerjasama untuk saling mengontrol,” jelas Fraksi PDI-P itu.

Ia mengingatkan, pengawasan perlu diperkuat mengingat tidak semua budaya yang melatarbelakangi masyarakat bersifat terbuka. Maka dari itu, harus ditemukan langkah agar pelaksanaan UU dapat melibatkan pemerintah desa dan masyarakat secara bersamaan.

Diharapkan, ke depannya pelaksanaan UU Desa dapat menjadi acuan agar kepala desa berkenan membuka ruang aspirasi bagi masyarakat. Ia mencontohkan, rapat perencanaan desa harus dibuat, laporan penggunaan anggaran desa yang transparan, dan melibatkan masyarakat dalam proses birokrasi.
Pendamping Desa Mitra Penting Pembangunan Desa

Selama ini banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya fungsi dan tugas pendamping desa? Pendamping desa seringkali digambarkan sebagai pekerjaan yang ‘santai’ dengan gaji yang lumayan besar. Banyak orang mengira bahwa dengan menjadi pendamping desa maka akan banyak waktu santai dan makan gaji buta. Menjadi pendamping desa adalah tugas yang sangat berat. Mengingat desa sebagai tiang pembangunan ekonomi Negara maka banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh para pendamping desa selama bertugas di desa yang didampinginya.

Secara umum Pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping desa sendiri dibagi dalam tiga kategori yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga.

 Tenaga pendamping profesional terdiri atas pendamping Desa (berkedudukan di kecamatan), pendamping teknis (berkedudukan di kabupaten), dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (berkedudukan di pusat dan provinsi) dengan tugas masing-masing. Sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka dalam rangka implementasinya terbitlah PP Nomor 60/2014, disana muncul sebuah posisi sebuah tenaga kerja yang disebut Pendamping Desa. Posisi ini nantinya akan berada pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan pada tingkat provinsi. Sebelumnya mungkin kita pernah dengar istilah Fasilitator yang dipakai pada zaman program PNPM-MPd (2007-2014).
Untuk semakin memantapkan pemahaman tentang Pendamping Desa, Kementeria Desa menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Disana dipaparkan jelas bahwa Pendamping Desa bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial.

Tujuan Pendampingan Desa

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

semoga pendamping Desa khsusnya di Kabupaten Sumbawa dapat membawa perubahan dan menjalankan tugas sesuai dengan perannya secara profesional.(is)

Sumber : pikiran-rakyat.com
               facebook.kemendes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here