SHARE

Sumbawa Besar, Batulanteh.com – DPRD Sumbawa telah menggelar sidang paripurna pada Rabu (05/04/2017) dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda usul prakarsa Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa tahun 2017. Salah satu Ranperda inisiatif prakarsa DPRD Sumbawa yakni Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (PPMA).

Ranperda ini merupakan satu – satunya yang sontak mendapat penolakan dari seluruh Fraksi di DPRD Sumbawa dalam sidang paripurna tersebut. Penolakan tersebut disampaikan dengan berbagai alasan akademik, historis, dan kondisi sosial budaya Tau dan Tana Samawa.

Koordinator bidang Hukum dan HAM PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan HAM),Dianto, S.H.,M.H,menilai adanya keanehan politik yang terjadi diparlemen Sumbawa terkait penolakan ranperda masyarakat adat.

“Sungguh kaget mendengar ketika pandangan fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa terjadi penolakan yang masif terhadap rancangan peraturan daerah Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat kabupaten Sumbawa. Ranperda ini sebelumnya merupakan aspirasi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sumbawa yang diantarkan oleh seluruh masyarakat adat yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dan para pendukung masyarakat adat, Baik masyarakat umumnya maupun para penggiat aktivis masyarakat adat.  Usulan aspirasi ini diterima oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa dan ditetapkan menjadi usulan inisiatif komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa. Ranperda ini sudah proses cukup panjang, sudah ditempuh lewat berbagai proses baik mekanisme FGD,  seminar,  penyusunan naskah akademik,  uji publik dan sosialiasi.” tutur Dianto kepada batulanteh.com

BACA JUGA: Batulanteh, Potret Negeri Kecil Diatas Awan

Dianto juga menambahkan bahwa Sebenarnya tidak ada yang diragukan lagi baik dari substansi atau muatan materi yang diatur didalamnya serta regulasi yang digunakan sebagai rujukannya. Jadi secara sosioligis maupun yuridis gak ada keraguan. Proses ranperda ini Itupun sudah berproses satu tahun lebih di DPRD Sumbawa semenjak tahun 2015,  Punya waktu molor setahun tidak dibahas.  Namun di tahun 2017 ini  ranperda naik ketingkat pembahasan setelah sebelumnya mendengar pandangan komisi. Namun kemarin malam Rabu 5 April 2017 kami kaget mendengarnya ” Seluruh Fraksi Menolaknya” ini kejadian yang sangat aneh dan sungguh luar biasa melukai cidra harapan masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa. Padahal ranperda ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat adat. Masyarakat adat di Sumbawa sampai hari belum bisa menerima sikap yang diambil oleh DPRD kabupaten Sumbawa.

“Masyarakat adat di Sumbawa tidak tunduk dan patuh pada siapapun,  hanyalah setia pada UUD 1945 dan NKRI. Tidak tunduk dan patuh pada Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) maupun pada kesultanan yang sudah dibubarkan oleh negara maupun pada Sultan yang membubarkan diri.  Masyarakat adat di Sumbawa merasa dikhianatin hak-hak konstitusionalnya, merasa dipermainkan. Untuk itu masyarakat adat akan menyatakan sikap terkait masalah ini”. tutup Dianto. (Tm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here