SHARE

Sumbawa, Batulanteh.com – Saat semua orang berbicara tentang pembangunan infrastruktur, saya lebih banyak mengeluarkan suara yang terdengar sedikit parau ini untuk berteriak tentang pentingnya suprastruktur. Bukan berarti saya tidak sepakat dengan pembangunan  infrastruktur, hanya saja pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi dengan kekuatan suprastruktur yang kuat cenderung menghasilkan masyarakat yang tidak mandiri, kurang kompeten dan tidak siap memanfaatkan infrastruktur yang ada. Sehingga yang terjadi adalah pemanfaatan berbagai fasilitas hanya dilakukan oleh elit-elit tertentu atau sering disebut para pemodal. Tulisan ini hadir di tengah para pembaca bertujuan sebagai refleksi panjang yang harus dipikirkan dan direnungi secara mendalam tentang pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia di ranah suprastruktur itu sendiri. penulis meyakini bahwa Sumber Daya Manusia yang kuat adalah kunci dari kesejahteraan yang menjadi dambaan setiap orang.

Tulisan ini akan saya awali dengan memaparkan sebuah berita yang mengejutkan tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Candi Borobudur? Ikon wisata yang begitu fenomenal ini tidak hanya terkenal di kancah nasional, tetapi juga dunia internasional. Jika dilihat secara sekilas, dengan adanya jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung tentu saja mampu memutar ekonomi masyarakat setempat. Akan tetapi pada kenyataannya candi Borobudur belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Rohardi, selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang mengatakan bahwa pengelolaan Candi Borobudur hanya berdasarkan sistem bisnis antar elite-elite tertentu(Parwito, 2013). Sehingga keberadaannya bahkan memiskinkan masyarakat setempat. Masyarakat yang tidak dibekali skill yang memadai hany akan menjadi kuli di tanahnya sendiri.

Berita tentang kemiskinan warga sekitar Candi Borobudur dapat dijadikan sebuah bukti yang kuat bahwa tidak selamanya daerah dengan infrastruktur yang bagus khususnya dalam bidang pariwisata mampu mendorong perekonomian warga sekitar. Malah justru yang terjadi yaitu adanya ekspansi terhadap masyarakat lokal dari warga asing dengan melakukan investasi besar-besaran. Pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan ekonomi terhadap warga dalam wilayah teritorialnya terkadang cenderung pro terhadap keuatan-kekuatan asing yang menjanjikan mereka uang komisi dalam jumlah yang besar. Hal tersebut sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Karl Polanyi  beberapa puluh tahun silam tentang pertumbuhan kapitalisme. Menurut (Polanyi, 1944) pemerintah menjadi pelayan bagi kapitalisme, membantu memajukannya dengan perundang-undangan yang diperlukan serta menjalankannya dengan kekuatan senjata. Berbagai keberpihakan pemerintah terhadap kapitalisme dapat kita jumpai di berbagai kasus di antaranya pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, penambangan emas di Banyuwangi, Kasus Lumpur lapindo dan lain-lain. Berbagai kasus tersebut menjadi bahan renungan bagi kita bahwa ternyata pemerintah yang dipercaya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat ternyata di satu sisi juga cenderung berpihak pada kaum borjuis.

Dengan sistem demokrasi yang tak terkontrol sedikitpun yang diterapkan di Indonesia memang sewajarnya menciptakan kaum-kaum feodal dan borjuis. Sekiranya  memang benar kiranya apa yang dikatakan oleh (Bottomore, 1993) tentang sistem demokrasi. Bottomore mengatakan” no Borjuacy no Democracy”, yang artinya demokrasi tak akan pernah ada tanpa kaum borjuis. Kritikan pedas tersebut menyadarkan setiap orang bahwa ternyata sistem demokrasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah sebagai sistem yang terbaik yang mampu mengubah taraf hidup masyarakat ternyata hanya milik para elite dan kapitalis. Sehingga dapat kita klaim bahwa kemiskinan yang terjadi di indonesia bukan karena warganya yang malas bekerja tapi karena adanya perebutan sumber produksi utama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan dibantu oleh pemerintah.

Tikar Pandan adalah salah satu kerajinan masyarakat Batulanteh

pemaparan di atas adalah realitas ekonomi politik yang terjadi di negara kita Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Haruskah secara terus menerus kita menggantungkan nasib ke pihak yang bahkan sama sekali tidak terlalu berpihak ke masyarakat kecil. Jawabannya tentu dengan menjadi masyarakat yang mandiri tanpa harus bergantung ke pemerintah 100%, walaupun sebenarnya mereka adalah pelayan bagi rakyat. Kemandirian, keuletan dan keterampilan merupakan beberapa hal yang tidak bisa didapatkan dengan sendirinya. Butuh perjuangan yang ekstra untuk menggapainya. Ini lah yang kemudian penulis sebut sebagai “community building”  (pembangunan masyarakat). hal yang dibangun dari masyarakat yaitu Sumber Daya Manusianya. Cara meningkatkan Sumber Daya Manusia itu sendiri yaitu dengan adanya pengorganisasian. Eksistensi dari organisasi penulis yakini sebagai sebuah upaya dalam melakukan pemberdayaan ( Empowerment). saya masih sangat ingat apa yang dikatakan oleh Pramoedya Ananta Toer” didiklah pemimpin dengan perlawanan dan didiklah rakyat dengan organisasi”. Dengan adanya organisasi, masyarakat mampu melakukan kegiatan advokasi, propaganda, kesadaran politik, ekonomi, menjaga keseimbangan ekologis, dan tentunya yang paling penting yaitu kesdaran akan pentingnya hidup sosial. Jika hal tersebut mampu diimplementasikan, maka yang muncul adalah masyarakat yang mandiri dan berdaya. Berdaya yang penulis maksudkan di sini adalah memiliki kemampuan yang lebih dalam berbagai macam hal sehingga tak ada individu atau kelompok lain yang mampu menindasnya.

Tulisan ini sebenarnya saya tujukan kepada semua pahlawan daerah yang saat ini sedang berjuang mendesak pemerintah untuk melakukan gerakan pembangunanisme di Kecamatan Batulanteh. saya sangat mendukung gerakan pembangunanisme tersebut, akan tetapi gerakan pembangunanisme dalam bentuk non fisik harus lebih dimasifkan. Buat apa infrastruktur yang bagus kalau nantinya masyarakat tidak mampu menggunakannya secara baik. Seandainya kemakmuran itu terus kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, maka yang akan terjadi malah kemunduran. Buktinya selama beberapa periode pemilihan kepala daerah maupun DPRD hampir semua calon datang ke daerah dengan ketinggian 800 MDPL tersebut untuk kampanye dengan mengumbar janji manis tanpa pernah mau ditepati. Sekarang saatnya kita butuh gerakan-gerakan revolusioner dari semua kalangan baik tua, muda, petani, PNS, pedagang dll. Mari bentuk sebuah organisasi massa yang khusus bergerak dalam bidang pemberdayaan. Harapan penulis, semoga tulisan ini menginspirasi dan menyadarkan kita bahwa kejayaan suatu wilayah adalah ketika warganya berdaya. (Tm)

Penulis : Rifky Sanahdi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here